Pendanaan Pilkada dan Implikasinya

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung mendapat legitimasi melalui penetapan penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mulai bulan Juni 2005, ratusan jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang telah habis masa jabatannya diisi melalui Pilkada Langsung.

Dengan mekanisme baru melalui Pilkada secara langsung, maka beban pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, dan KPUD Kabupaten.Kota di tingkat daerah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakn Pemilu secara otomatis bertambah.  Sebelum adanya perubahan mekanisme Pilkada, tugas dan wewenang, KPU hanya  menyelenggarakan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaran Pilkada dan kewenangan KPU tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Baca lebih lanjut

Iklan