Yaumul walad: Penempatan!

June,4

Pagi itu cuaca pagi agak mendung. Mungkin sedang menyesuaikan dengan suasana hati para pegawai yang berada di jalan Wahidin. Beberapa orang masih bisa terseunyum dan tertawa. Sebagian yang lain terlihat deg-degan dan tak banyak bicara. Golongan terakhir ini mungkin perlu diberi minum kopi. White Coffee yang gak bikin deg-degan.

Sekitar pukul sepuluh pagi, semua orang berkumpul di sebuah gedung. Gedung yang dianggap keramat oleh instansi kami. Gedung yang selalu membuat sejarah. Membuat orang yang keluar dari sana pasti akan mengingat apa yang telah terjadi di gedung itu.

Nama gedungnya memang tak jelas. Kami hanya menyebutnya dengan panggilan Ex-MA. Kata Ex menunjukan bahwa gedung tersebut awalanya bukanlah milik kami. Gedung itu dulunya milik Mahkamah Agung. Karena MA sudah tidak di daerah lapangan banteng lagi, gedung itu dikelola oleh Ditjen Perbendaharaan.

Hari itu ada sebuah acara dari bagian kepegawaian. Kalau dilihat dari perihal surat undangannya, maka akan jelas terlihat bahwa acara itu hanya sebuah pengarahan. Sebagian menganggap bahwa sebuah pengarahan biasa dari Kabag Kepegawaiaan. Karena sudah lama tidak “bertemu”. Jadi mau dikasih nasehat: hey, mestinya kamu begini, begitu, begono!

Tapi bagi yang belum minum white coffee tidaklah menganggap demikian. Yang dimaksud pengarahan itu adalah dalam sebuah tanda petik. Skemanya begini: semua berkumpul di dalam gedung. Lalu “di arahkan” satu persatu, “Hey, kamu di sini, kamu di sana, dan kamu di sono!”

Manakah dari dua skenario di atas yang benar?

Setelah “diundi lewat lempar koin” ternyata skenario kedualah yang menang. Huft. Alhamdulillah. Hari yang dinantikan itupun tiba: PENEMPATAN!

Pengumumannya tidak dibacarakan. Melainkan satu per satu diminta maju ke depan. Mengambil sebuah amplop cokelat yang berisi SK Penempatan. Sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, kami diminta berfoto sambil menunjukan amplop keramat.

Setelah semuanya telah mengambil amplop cokelat tersebut kami masing-masing membukanya. Ada yang berteriak histeris. Ada yang langsung menangis. Dan ada juga yang palm face.

Bagaimana dengan saya sendiri? Saya mengawali dengan mengucapkan basmallah. Kemudian membuka pelan-pelan. Menarik kertas yang ada di dalamnya. Ternyata ada dua. Pertama kertas tentang grading pertama. Saya masuk ke dalam kelas VI. Kemudian lembar kedua adalah yang membuat hati tak tenang. Sebuah kertas yang bertuliskan sebuah nama tempat yang sangat asing dalam telinga: KPPN MUKOMUKO!

Di mana itu? saya bertanya ke beberapa teman. Satu. Dua. Tiga. Tak ada yang tahu di mana itu KPPN Mukomuko. Keempat kali saya bertanya barulah mendapatkan jawabannya: itu di Bengkulu Win!

Langsung saja saya memberi tahu ibu dan kakak. Mereka berdua merasa dilema. Di satu sisi mereka senang karena status kepegawaian saya sudah tetap. Namun di sisi lain saya makin jauh dari ibu dan kakak saya.

Saya pribadi merasa senang karena akhirnya bisa merasakan bekerja di KPPN. Karena sebelumnya saya hanya magang di kantor pusat dan kanwil. Jadi tak tahu sama sekali ilmu lapangan.

Bismillah. Insyaa Allah pekan depan berangkat. KPPN MUKOMUKO! ^^

Iklan

Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara sebagai Batasan Kerugian Negara (studi kasus pada Bank Century)

Dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini beraku, ketentuan tentang kerugian Negara disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembertantasan Tindak Pidanan Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Dalam UU PTPK, terdapat dua pasal dan penjelasannya yang mengandung unsur kerugian Negara. Selengkapnya kedua pasal dan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2

1)      Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

  Baca lebih lanjut

Keuangan Negara

Menurut Jimly Ashiddiqie, pengertian uang dan keuangan negara itu dapat dibedakan dalam lima kategori pengertian yaitu:

  1. Pengertian pertama dalam arti semua hak dan kewajiban yang menyangkut kekayaan milik negara atau dikuasai oleh negara baik yang berupa uang, barang, atau berupa apa saja yang bernilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, baik yang bersifat nyata dan konkrit atau masih bersifat potensial atau abstrak;
  2. Pengertian kedua dalam arti semua kekayaan milik negara yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai buku atau yang termasuk dalam catatan kekayaan akuntansi negara;
  3. Pengertian ketiga dalam arti hak dan kewajiban yang menyangkut keuangan atau dana milik negara yang pengelolaannya dilakukan melalui APBN, APBD, dan/atau melalui anggaran perusahaan negara dan perusahaan daerah, serta badan-badan lain, termasuk swasta yang mengelola uang negara;
  4. Pengertian keempat dalam arti anggaran pendapatn dan belanja negara, baik tingkat pusat (APBN) ataupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota (APBD);
  5. Pengertian kelima dalam arti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tingkat pusat saja.

Baca lebih lanjut

Pendanaan Pilkada dan Implikasinya

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung mendapat legitimasi melalui penetapan penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mulai bulan Juni 2005, ratusan jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang telah habis masa jabatannya diisi melalui Pilkada Langsung.

Dengan mekanisme baru melalui Pilkada secara langsung, maka beban pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, dan KPUD Kabupaten.Kota di tingkat daerah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakn Pemilu secara otomatis bertambah.  Sebelum adanya perubahan mekanisme Pilkada, tugas dan wewenang, KPU hanya  menyelenggarakan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaran Pilkada dan kewenangan KPU tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Baca lebih lanjut