wacana rujuk antara DJA dan DJPB

Prajab memang telah usai. Tapi kenangannya masih terus saja ada di pikiran. Salah satu memori yang masih tersimpan adalah tentang kegiatan belajar mengajar di kelas.

Suatu siang pada saat di kelas, saya mengajukan pertanyaan ke dosen. “Pak, menurut saya Kemenkeu ini terlalu besar. Terlalu gemuk. Organisasi kita ini membawahi 12 11 unit Eselon I. Selain itu, business process yang ada banyak sekali yang berkaitan dengan Kementerian lain. Baik itu dalam hal penganggaran, perbendaharaan, dan juga kebijakan fiskal.  Jadi, sudah besar, menjalar pula. Sehingga mau gerakpun susah.” *sebenernya kalimatnya gak kayak gini sih pas ngajuin pertanyaan itu*

Setelah epilog tersebut masuklah saya ke intinya “Apa tidak ada wacana untuk perampingan organisasi, Pak?”. Menanggapi pertanyaan saya itu sang dosen bilang “Wah, ini pertanyaan bagus. Siapa yang mau komentar?”. Ternyata si Bapak tak menjawab pertanyaan saya. Malah teman-teman kelas yang disuruh jawab. Sayangnya, saya belum mendapatkan jawaban yang pas dari mereka yang menjawab. *too bad*

Pekan kemarin, saya mendengar Kemenkeu akan melakukan perampingan struktur organisasi. Dalam hati saya berkata “Wah, ini kan sama seperti yang pernah saya tanyakan pas prajab!”. Saya coba mencari kebenaran berita tersebut. Sayangnya, ternyata berita tersebut masih dalam wacana. Ya sudahlah.

Bersatunya The Twin Dragon

Salah satu wacana perampingan struktur organisasi Kemenkeu adalah peleburan kembali Direkotar Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Saya menyebutnya peleburan kembali karena memang DJA dan DJPB dulu pernah dalam satu Unit Eselon I.

Pada tahun 2004, ada pemisahan antara fungsi penganggaran dan fungsi pelaksanaan anggaran. Pemisahan ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pelaksanaan good governance, yaitu check and balance. Jadi, proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran tidak boleh dilakukan oleh unit yang sama.

Belakangan, berkembang isu kalau saudara kembar ini malah mau ‘rujuk’. Alasannya? Saya tidak tahu pasti. Hanya saja, kabar burung (burungnya siapa?) yang saya dengar adalah alasan perampingan organisasi.

Kemenkeu sudah dinilai terlalu besar. Biar gak ‘obesitas’ makanya butuh ‘diet’. Kalau terlalu besar, berarti ongkos birokrasinya juga besar. Koordinasinya makin njelimet. Agar efisien, dibuatlah kebijakan penataan kembali organisasi. Yang proses bisnisnya identik akan disatuin. Yang terlalu kecil jadi unit eselon I, dilebur ke unit Eselon I lainnya.

Jika benar DJA dan DJPB akan disatukan, menurut saya, itu agak aneh. Kenapa cuma DJA dan DJPB doang? Mestinya, kalau karena dua alasan di atas — alasan proses bisnis yang identik dan organisasi yang terlalu kecil– maka DJPU dan DJPK juga mesti dilebur. Dilebur jadi satu dengan DJA dan DJPB. Keduanya, DJPU dan DJPK, masuk dalam alasan perampingan organisasi.

Untuk DJKN, dengan alasan yang pertama yaitu proses bisnis yang identik, bisa juga dilebur. Karena masuk dalam lingkup fungsi treasury. Jadilah nanti five in one: DJA, DJPB, DJPU, dan DJPK serta DJKN. Jika bersatu, mungkin namanya nanti jadi Power Ranger Treasury Unit (TU).

Kalau kelima organisasi di atas bersatu, maka Kemenkeu hanya akan menaungi 7 Unit Eselon I. Tuh kan jadi ramping!