Keuangan Negara

Menurut Jimly Ashiddiqie, pengertian uang dan keuangan negara itu dapat dibedakan dalam lima kategori pengertian yaitu:

  1. Pengertian pertama dalam arti semua hak dan kewajiban yang menyangkut kekayaan milik negara atau dikuasai oleh negara baik yang berupa uang, barang, atau berupa apa saja yang bernilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, baik yang bersifat nyata dan konkrit atau masih bersifat potensial atau abstrak;
  2. Pengertian kedua dalam arti semua kekayaan milik negara yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai buku atau yang termasuk dalam catatan kekayaan akuntansi negara;
  3. Pengertian ketiga dalam arti hak dan kewajiban yang menyangkut keuangan atau dana milik negara yang pengelolaannya dilakukan melalui APBN, APBD, dan/atau melalui anggaran perusahaan negara dan perusahaan daerah, serta badan-badan lain, termasuk swasta yang mengelola uang negara;
  4. Pengertian keempat dalam arti anggaran pendapatn dan belanja negara, baik tingkat pusat (APBN) ataupun tingkat provinsi dan kabupaten/kota (APBD);
  5. Pengertian kelima dalam arti anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tingkat pusat saja.

Pengertian pertama dan kedua sebenarnya merupakan pengertian dalam arti kekayaan negara, bukan keuangan negara. Keuangan negara itu harus diartikan sebagai kekayaan negara dalam arti sempit. Keuangan negara hanyalah merupakan sebagian dari pengertian kekayaan negara. Dalam pengertian pertama mencakup segala sesuatu dalam pengertian kekayaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945, semua luas tanah dan lautan beserta ikan dan segala kekayaan alam, yang terkandung di dalamnya serta luas dan banyaknya jalan dan jembatan di seluruh tanah air dihitung semua dan dicatat sebagai kekayaan negara.

Pengertian kedua berkenaan dengan pengertian kekayaan negara yang lebih konkrit dan nyata, yaitu kekayaan yang memiliki nilai buku dan dapat dicatat dalam akuntansi negara. Semua yang yang dicetak oleh Bank Indonesia adalah juga termasuk ke dalam pengertian kekayaan negara, demikian juga semua daftar aset seperti bangunan perkantoran, fasilitas umum berupa jalan dan jembatan, dan kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak lainnya dapat dikategorikan sebagai kekayaan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undangan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 1 angka 7 Undang-Undangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mendefinisikan keuangan negara dalam pengertiaan ketiga,

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Pengertian tersebut secara teknis hukum dapat diterima, akan tetapi pengertian ketiga ini masih juga dapat dikatakan sangat luas cakupannya. Pengertian ketiga ini diakui termasuk pengertian yang benar secara hukum khususnya hukum perdata. Pengertian ketiga ini dapat dilaksanakan secara operasional tanpa menggangu sistem hukum yang berlaku di bidang usaha yang digeluti oleh perusahaan-perusahaan negara/daerah dengan memberikan kewenangan BPK dalam memeriksa sebaras memeriksa pemegang tanggung jawab pengelola keuangan negara yang bersangkutan, tanpa harus memeriksa pembukuan keuangan perusahaan itu secara langsung.

Pengertian keempat dibatasi hanya dalam pengertian APBN saja, baik tingkat pusat, provinsi ataupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sedangkan keuangan negara yang dikelola oleh perusahaan negara ataupun perusahaan daerah yang telah menjadi badan hukum yang tersebndiri (legal entitiy), meskipun termasuk ke dalam pengertian keuangan negara, tetapi dapat dipersoalkan dan urgensinya untuk tetap dijadikan objek pemeriksaan oleh BPK. Pengertian kelima merupakan pengertian keuangan negara yang asli yang dirumuskan oleh founding leaders Indonesia dalam rumusan UUD 1945 sebelum perubahan. Pengertian kelima ini sepenuhnya terkait dengan pengertian Hukum Administrasi Negara, bukan dikaitkan dengan pengertian ekonomis ataupun pengertian hukum pada umumnya.

Dari semua pengertian keuagnan negara yang dianut oleh UUD 1945 sejak proklamasi kemerdekaan adalah pengertian kelima ini. Namun setelah reformasi, pengertian yang dianut, seperti yang tercermin dalam rumusan BAB VIII dan BAB VIIIA UUD 1945, bukan lagi pengertian yang kelima tetapi pengertian ketiga yang sangat luas seperti yang tercermin dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan.

2 thoughts on “Keuangan Negara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s