Pendanaan Pilkada dan Implikasinya

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung mendapat legitimasi melalui penetapan penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mulai bulan Juni 2005, ratusan jabatan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang telah habis masa jabatannya diisi melalui Pilkada Langsung.

Dengan mekanisme baru melalui Pilkada secara langsung, maka beban pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat maupun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, dan KPUD Kabupaten.Kota di tingkat daerah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakn Pemilu secara otomatis bertambah.  Sebelum adanya perubahan mekanisme Pilkada, tugas dan wewenang, KPU hanya  menyelenggarakan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Landasan hukum yang mengatur penyelenggaran Pilkada dan kewenangan KPU tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pendanaan Pilkada

Salah satu hal yang menarik mengenai tata cara penyelenggaraan Pilkada di dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 adalah sumber pendanaannya. Pasal 114 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD. Hal ini berbeda dengan Pemilu Preside, DPR, DPD, serta DPRD dimana biaya penyelenggaranya bersumber dari APBN (lihat pasal 114 ayat (2)).

Berdasarkan aturan pelaksanaanya, pengaturan tentang pendanaan penyelenggaraan pemilhan kepala daerah yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) tidak mengatur secara tegas mengenai prioritas pendanaan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari UU Nomor 22 Tahun 2007.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007, pendanaan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah diklasifikasikan ke dalam kelompok belanja tidak langsung dan masuk ke dalam jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU Kabupaten/Kota. Menurut ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Hambatannya adalah apabila pendanaan pemilihan umum kepala daerah dimasukkan ke dalam kelompok belanja hibah, berarti pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban/keharusan untuk menganggarkan pendanaan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah di dalam APBD. Hal ini disebabkan karena Pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan tidak wajib, serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam naskah perjanjian hibah daerah. Padahal ketentuan di dalam Pasal 114 Ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan tegas mengatur bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah daerah dimungkinkan untuk memprioritaskan penggunaan anggarannya untuk keperluan pembangunannya ketimbang penganggaran untuk pelaksaan Pilkada. Seperti yang pernah terjadi di Daerah Kota Semarang ketika Pemilu Walikota Semarang tahun 2010. Akibatnya, ketika akan dimulai masa perisapan Pemilihan Umum Walikota Semarang Tahun 2010 yang menurut jadwal dilakukan pada bulan Agustus 2009, KPU Kota Semarang belum dapat mencairkan dana yang berasal dari APBD Kota Semarang karena tidak adanya pengalokasian dana tersebut di dalam APBD Kota Semarang Tahun 2009. Padahal dana yang dibutuhkan KPU Kota Semarang pada tahun 2009 sebesar Rp3.422.660.500 (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dari total kebutuhan dana sampai dengan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2010 sebesar Rp21.131.110.000 (dua puluh satu miliyar seratus tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah)

Lalu bagaimana kelanjutannya? Untuk mengatasi ketiadaan dana pada tahun 2009, KPU Kota Semarang melalui Sekretaris Jenderal-nya mengusulkan dana penyelenggaraan Pilkada kepada Pemerintah Kota Semarang agar dibahas bersama DPRD dan dialokasikan di dalam APBD Perubahan Tahun 2009. Akhirnya pada bulan Desember 2009 diterbitkanlah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran PEndapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2009. Peraturan daerah tersebut yang kemudian menjadi dasar pencairan dana bagi KPU Kota Semarang.

Kendala dan Solusinya

Seiring berjalannya waktu, ternyata beberapa penyelenggaraan Pilkada di daerah lain mengalami kendala yang sama yaitu masalah biaya penyelenggaraan Pilkada, mulai dari proses penganggaran sampai pencairan dananya.

Sebenarnya, terdapat dua persoalan anggaran yang dihadapi KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Pertama yaitu, di mana anggaran yang diajukan oleh KPUD pada pemerintah daerah telah disetujui oleh DPRD, namun dana belum tersedia karena baru dapat dicairkan pada tahun berikutnya. Sedangkan yang kedua, dana telah tersedia namun tidak memadai untuk penyelenggaran Pilkada.

Untuk itu, agar pemerintah daerah memprioritaskan pendanaan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah pada saat penyusunan APBD, maka seharusnya ada penegasan di dalam aturan mengenai teknis bagi pemerintah Provinsi/Kota. Sebagai contoh, berdasarkan Pokok-pokok kebijakan Penyusunan APBD yang terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, disebutkan bahwa:

“Pemerian Hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD”.

Jika ketentuan tersebut dicermati, maka dapat dilihat bahwa Menteri Dalam Negeri tidak dengan tegas “memaksa” daerah agar memprioritaskan pendanaan penyelenggaraan Pilkada dalam penyusunan APBD. Seharusnya di dalam aturan tersebut, ketentuan mengenai pemberian hibah untuk KPUD agar diatur secara khusus diluar aturan pemberian hibah pada umumnya. Hal ini dikarenakan meskipun pemberian (belanja) hibah bersifat tidak wajib, namun khusus untuk KPUD haruslah bersifat wajib dianggarkan di dalam APBD dalam rangka menunjan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada.

nb: disarikan dari Buletin Perbendaharaan Vol.I/2012 hal 41-49

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s